400 Aduan dalam 8 Hari Masuk Lapor Mas Wapres, Didominasi oleh Sengketa Lahan
JAKARTA,quickq测试版 DISWAY.ID --Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi melaporkan ada 400 yang masuk ke kanal pengaduan 'Lapor Mas Wapres' sejak dibuka pada 11 November 2024 lalu.
Dari jumlah tersebut, ada 75 laporan yang telah diselesaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Baru berapa minggu ini? Dari 400 sudah 75-an (laporan) yang selesai," kata Hasan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
BACA JUGA:Sejarah Hari Anak Sedunia 2024 dan Maknanya, Diperingati Setiap 20 November
BACA JUGA:Jokowi Dukung RK-Suswono, PDIP Ingatkan Kompetisi Secara Sehat
Hasan merinci laporan tersebut terdiri dari beragam isu.
Diantaranya soal sengketa tanah hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan satu tahun, dua tahun belum bisa diselesaikan, karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden," lanjut Hasan.
Ia menambahkan bahwa seluruh aduan akan ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh kementerian dan lembaga terkait, meskipun proses penyelesaian membutuhkan waktu.
“Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap, langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
BACA JUGA:PPG Termasuk Guru Agama Antre Hingga 50 Tahun, Ini Solusi Menag dan Mendikdasmen
BACA JUGA:Dalami Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang, KPK Periksa Eks Anggota DPRD Kota Semarang
Kemudian ada juga warga yang mengadu karena dikeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu karena warga tersebut sudah pindah alamat.
"Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS, dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir," tukasnya.
- 1
- 2
- »
相关文章:
- Kapan Waktu Terbaik Liburan ke Korea Selatan?
- Lewat Raperda Kepemudaan, Mas Dhito Perluas Ruang Gerak Pemuda di Kabupaten Kediri
- Apple Bangun Pabrik AirTag di Batam, Kemenperin: Tidak Masuk dalam Hitungan TKDN
- Rambut Gondong Muka Kucel, Begini Tampang Penculik Anak Perempuan di Pasar Rebo
- Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Pemain Judi Online, BSSN: 1200 Sistem Harus Dilakukan Perbaikan
- Penting! Perhatikan Hal ini Sebelum, Saat dan Setelah Banjir
- Jenis Olahraga yang Cocok di Bulan Ramadan, Enggak Bikin Lemes
- Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan
- 美国大学建筑设计排名及申请要求汇总
- Kabar Baik Nih untuk Dosen, Mendiktisaintek Sebut Tukin Disetujui Kemenkeu
相关推荐:
- Tak Berselisih, Netanyahu Klaim Trump Masih Setia Bekingi Israel
- Dari Dedi Mulyadi Hingga Purnawirawan TNI, Ini Pernyataan Kontroversial Hercules
- Pemprov DKI Pikir
- Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa
- 爱丁堡大学室内设计专业详解
- Tembok Lembab Jangan Dibiarkan, Ini Cara Mengatasinya
- Alasan Pramugari Tak Wajib Bantu Penumpang Taruh Tas di Bagasi Kabin
- AZKO Genjot Ekspansi Nasional, Toko ke
- Fenomena Mahasiswa Bunuh Diri, Mendikti Saintek Satryo Tanggapi dengan Hati
- Jadwal Misa Rabu Abu 2025 di Gereja Katedral Jakarta
- Mantap! IHSG Jumat Dibuka Menguat 0,53% Tembus ke Level 7.204
- 美国电影学院研究生申请要求
- Angka Kematian Ibu Masih Tinggi, Apa Saja Sebabnya?
- 美术生留学加拿大如何?
- 孩子高考失利怎么办?出国留学是出路
- 美国纽约艺术学校申请解析
- Muncul Usulan Bansos Disetop saat Pilkada, Begini Jawaban Mensos
- KPK Periksa Ulang Dirut Pertamina
- Sejumlah Jurnalis Jadi Korban Ricuh 22 Mei, Kompolnas Desak Polri Usut Tuntas
- Vonis Karen Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Kejagung Pikir