Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menggunakan Data Desa Presisi (DDP) untuk memperkuat prioritas bisnis pada bidang produksi, distribusi dan industri.

Pasalnya dengan fokus tersebut, Kopdes/Kel Merah Putih, membutuhkan data desa yang akurat, aktual, dan relevan sebagai basis data.

Baca Juga: KKP Buka 24 Jam Pengaduan pada Layanan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

"Sehingga, kita menggunakan Data Desa Presisi (DDP) yang merupakan metode pendataan untuk memetakan kondisi, kebutuhan, dan potensi riil setiap desa. Metode tersebut merupakan temuan Institut Pertanian Bogor," ungkap Wamenkop Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Kamis (5/6).

Saat melakukan Kick-Off Kopdes Merah Putih berbasia Data Presisi (DDP), di Desa Bongkasa Pertiwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bagi Wamenkop, basis data desa yang akurat merupakan hal fundamental dalam penyusunan peta jalan dan penguatan Kopdes Merah Putih untuk mampu menjadi instrumen hadirnya kesejahteraan rakyat di desa.

"Gerakan Kopdes berbasis data desa presisi lebih terukur, terarah, dan tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di desa," ucap Wamenkop.

Menurut Wamenkop, DDP menjadi jawaban pula bahwa Kopdes Merah Putih sangat membuka partisipasi rakyat desa, bersifat bottom up bahkan dari mulai pendataan yang digunakan untuk mengungkap potensi desa dan rencana usaha yang akan dikembangkan Kopdes/Kel Merah Putih.

"Data Desa Presisi menjadi jawaban pula atas kekhawatiran berbagai pihak yang menengarai Kopdes Merah Putih hanya bersifat top down," kata Wamenkop. 

Wamenkop berharap Desa Bongkasa Pertiwi yang dijadikan pilot project penerapan Data Desa Presisi untuk Kopdes Merah Putih, menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia bagaimana membangun koperasi desa berbasis sains.

Halaman:

• 1
• 2