Iran mengonfirmasi bahwa parlemen tengah mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat mendorong negara tersebut keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei menyebut bahwa pemerintahannya tengah menimbang opsi tersebut sebagai respons terhadap serangan dari Israel.

Baca Juga: Konflik Iran-Israel Berpotensi Kerek Harga Minyak Dunia Hingga US$ 100 per Barel

"Melihat perkembangan terbaru, kami akan mengambil keputusan yang tepat. Pemerintah wajib melaksanakan undang-undang dari parlemen, tetapi saat ini rencana kebijakan tersebut masih dalam tahap awal dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan parlemen," kata Baghae, dilansir dari Reuters, Selasa (17/6).

NPT memberikan hak kepada negara-negara anggotanya untuk mengembangkan energi nuklir untuk kepentingan sipil, dengan syarat mereka tidak mengembangkan senjata nuklir dan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Meski Iran belum memberikan keputusan resmi terkait pengunduran diri dari perjanjian tersebut, seorang anggota parlemen negara itu mengungkapkan bahwa proposal ini masih berada pada tahap awal proses legislasi.

Baghaei menambahkan bahwa serangan yang baru-baru ini terjadi secara langsung memengaruhi keputusan strategis dari Iran.

"Mereka yang memilih mendukung resolusi itu telah membuka jalan bagi serangan tersebut," ujarnya.

Adapun Israel diketahui tidak pernah bergabung dalam NPT. Negara itu secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, meski tidak pernah secara resmi mengonfirmasinya.

Baca Juga: Trump Sebut Lebih Baik Perang Daripada Senjata Nuklir Dikembangkan Iran

"Rezim Zionis adalah satu-satunya pemilik senjata pemusnah massal di kawasan," tegas Baghaei.